berikut ini adalah contoh akta pendirian CV. Namun demikian bentuknya tidak standar, seperti halnya PT. Terutama untuk maksud dan tujuannya. dimana dalam contoh berikut hanyalah alternatif2 yang memungkinkan.

Akta Pendirian CV

Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu: •Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum •Merupakan kumpulan modal/saham •Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya •Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas •Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi •Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas •Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Dasar Hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut: •PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ( ii-companylawelucidation-law40.pdf )

•PT. Terbuka (PT go public): berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

•PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970

•PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA

•PT. PERSERO berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 (i-company-law-law-40.pdf) adalah sebagai berikut: 1.Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1)) 2.Akta Notaris yang berbahasa Indonesia 3.Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3) 4.Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4) 5.Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33) 6.Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3) 7.Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah:

1. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/ pemegang saham 2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan. Kriterianya adalah: 1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt 2. SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt 3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase nya) Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25% 4. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Sedangkan untuk ijin2 perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah: 1. Kartu Keluarga Direktur Utama 2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama) 3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan: -copy sertifikat tanah dan -copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya 4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar 5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP 6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin2).

Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka,maka dalam jangka waktu max 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar Modal disetor ke rekening perseroan, utk dapat diproses pengesahannya. Karena apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU PT No. 40/2007.

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang men-syaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.

Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

2. Tempat kedudukan dari CV 3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam. 4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup? Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)

4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa: 1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV 2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV 3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB th terakhir b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat. 4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan. Sebagai penutup, saya sarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

DRAFT ANGGARAN DASAR Organisasi ini merupakan himpunan mahasiswa pencinta alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, bernama Mahasiswa Pencinta Alam Sandi Rimba Kami yang selanjutnya disingkat MAPALA SABAK. MAPALA SABAK didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 di Palembang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. MAPALA SABAK bertempat kedudukan di kampus F MIPA UNSRI Kedaulatan tertinggi MAPALA SABAK ada ditangan anggota yang diwujudkan dengan Musyawarah Besar MAPALA SABAK. MAPALA SABAK berazaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan. MAPALA SABAK merupakan wadah berkumpulnya mahasiswa pencinta alam F MIPA dan bagian dari keluarga mahasiswa UNSRI yang bersifat otonom, independent dan demokratis . 1. Terciptanya kerjasama antara Mahasiswa F MIPA UNSRI berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 2. Terbinanya insane akademis yang bermoral dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 3. Menciptakan suasana akademis yang dinamis dilingkungan Mahasiswa F MIPA UNSRI. MAPALA SABAK adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang kepencinta alaman di Fakultas Matemtika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNSRI, bertanggung jawab kepada anggota melalui MUBES MAPALA SABAK. 1. Wahana pengembangan bakat dan hobi dibidang kepencinta alaman. 2. Wahana penyaluran aspirasi dan kreatifitas Mahasiswa F MIPA UNSRI. 3. Pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi ( GBHPKO ) MAPALA SABAK. 4. Pusat koordinasi dan forum komunikasi dan aktifitas antar mahasiswa F MIPA. MAPALA SABAK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kepecintaalaman. MAPALA SABAK berperan sebagai salah satu sumber insane pembangunan bangsa. Keanggotaan MAPALA SABAK terdiri dari seluruh anggota MAPALA SABAK yang terdaftar. Struktur kepengurusan MAPALA SABAK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang/divisi, dan beberapa orang anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada musyawarah besar MAPALA SABAK. 1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui Musyawarah Anggota, yang mekanismenya diatur dalam peraturan tersendiri yang disepakati oleh MUBES MAPALA SABAK. 2. Pengurus organisasi menduduki masa jabatan satu periode kepengurusan, yaitu satu tahun terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan MUBES atau MUSANG MAPALA SABAK. 3. Pengurus MAPALA SABAK selain Ketua Umum setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan berikutnya. 4. Tata tertib pemilihan kepengurusan diatur dalam tata tertib khusus yang ditentukan kemudian. 5. Pengurus MAPALA SABAK disahkan oleh MUBES atau MUSANG MAPALA SABAK. 6. Dalam keadaan tertentu kepengurusan dapat dilakukan pergantian pengurus. 1. Pengurus MAPALA SABAK berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatan organisasi. 2. Jika dipandang perlu, pengurus MAPALA SABAK berhak membuat peraturan dan kebijaksanaan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MAPALA SABAK. 3. Ketua Umum atau yang dimandatkan oleh Ketua Umum berhak dan wajib mewakili MAPALA SABAK sehubungan dengan hal – hal yang menyangkut organisasi. 4. Pengurus MAPALA SABAK berkewajiban mempertanggungjawabkan kepengurusan kepada anggota melalui MUBES atau MUSANG MAPALA SABAK. 5. Setiap pengurus mempunyai hak suara dan hak bicara didalam forum rapat anggota. Rapat pengambilan keputusan terdiri dari : 1. Musyawarah Besar ( MUBES ). 2. Musyawarah Anggota ( MUSANG ). 3. Rapat Kerja Pengurus ( RKP ). 4. Rapat Pleno Pengurus ( RPP ). 5. Rapat Harian Pengurus ( RHP ). 6. Rapat Divisi – Divisi Perbendaharaan organisai diperoleh dari : 1. Bantuan dari Lembaga UNSRI. 2. Bantuan dari anggota. 3. Bantuan dari berbagai pihak yang halal dan tidak mengikat. Logo dan atribut MAPALA SABAK dijelaskan dalam ART. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Besar MAPALA SABAK yang dihadiri oleh seluruh anggota MAPALA SABAK . Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur selanjutmya dalam anggaran rumah tangga dan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. a. Anggota biasa : 1. Setiap anggota adalah mahasiswa fakultas MIPA UNSRI 2. Memiliki keadaan mental dan intelegensia yang baik. 3. Mencintai alam dan gemar meneliti. 4. Lulus pendidikan dasar dan latihan dasar teori dan praktek. 5. Melengkapi keperluan administrasi yang ditetapkan. b. Anggota luar biasa : 1. Orang yang dianggap berjasa terhadap MAPALA SABAK. 2. Disetujui oleh rapat anggota 1. Hanya anggota biasa yang berhak memilih dan dipilih 2. Setiap anggota berhak mengeluarkan hak memilih dan tidak berhak mewakilkan atau diwakilkan. 3. Setiap anggota berhak mengetahui dan mengikuti segala kegiatan MAPALA SABAK. 4. Setiap anggota berhak memakai pakaian seragam dan segala atribut organisasi yang disyahkan. 5. Setiap anggota berhak mengajukan rencana kegiatan kepada dewan pengurus. 6. Setiap anggota berhak mengajukan saran – saran kepada dewan pengurus melalui prosedur yang ada. 7. Setiap anggota berhak menggunakan setiap fasilitas yang disediakan organisasi. 8. Setiap anggota berhak mengusulkan diadakan rapat khusus kepada dewan pengurus dengan mengajukan secara tertulis. 1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi. 2. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran organisasi. 3. Setiap anggota berkewajiban menolong sesame manusia dengan tidak membeda - bedakan golongan, aliran,kesukuan dan agama. 4. Setiap anggota berkewajiban memajukan organisai. 5. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan melindungi serta melestarikan alam beserta isinya. 1. Setiap anggota harus mentaati segala tata tertib atau peraturan dan keputusan organisasi. 2. Sangsi – sangsi bagi anggota yang melanggar peraturan serta tata tertib organisasi akan ditentukan atau diputuskan oleh rapat khusus. Anggota MAPALA SABAK dikenakan sangsi karena : 1. tidak memberikan pertanggung jawaban atas tugas yang telah diberikan. 2. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi. 1. Anggota MAPALA SABAK yang dikenakan sangsi, dapat mengadakan pembelaan dalam rapat khusus. 2. Bila yang bersangkutan dalam pasal 6 ayat 1 diatas di atas tidak dapat menerima keputusan rapat khusus tersebut maka ia dapat mengajukan pembelaan dalam rapat ulangan yang khusus diadakan untuk ini dengan bantuan anggota lainnya. 3. putusan yang diambil dalam rapat khusus ini dianggap sah apabila disetujui oleh ½ ditambah 1 dari jumlah yang hadir dalam rapat. 1. Anggota berhenti dan diberhentikan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar BAB 6 pasal 12. 2. Setiap anggota yang berhenti atas kemauan sendiri diharuskan mengajukan secara tertulis alasan – alasannnya kepada dewan pengurus. 3. Diberhentikan atas keputusan rapat anggota. Pendukung organisasi adalah anggota masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu organisasi, terdiri : 1. Pelindung : Dekan Fakultas MIPA UNSRI. 2. Pembimbing : 1. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan. 2. Warga masyarakat yang mengajukan diri atau diminta oleh organisasi untuk membimbing organisasi dalam hal – hal teknis. 3. Tenaga ahli : Adalah anggota masyarakat yang bersedia menyumbangkan keahliannya untuk memajukan organisasi. 4. Donatur : Adalah anggota masyarakat yang bersedia menyumbangkan materi untuk mendukung kegiatan organisasi. Dewan pengurus harian terdiri dari : 1. Ketua Umum. 2. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. 4. Koordinator Bidang I, membawahi divisi – divisi : - Penelitian dan pengembangan ( LITBANG ). - Search And Rescue ( SAR ). - PPPK - Ekspedisi. 5. Koordinator Bidang II, membawahi seksi – seksi : - Hubungan Masyarakat. - Logistik. 1. Yang menjadi panitia atau project officer adalah anggota yang dianggap mampu untuk itu. 2. Ketua Panitia dipilh dalam rapat dewan pengurus yang diadakan untuk itu. 3. Anggota kepanitiaan terdiri dari semua anggota organisasi yang dipilih/ditunjuk/mengajukan dirinya serta mampu bekerjasama dalam kepentingan suatu kegiatan. 1. Ketua Umum a. Ketua Umum bertindak atas nama organisasi secara keseluruhan. b. Ketua Umum adalah mandataris organisasi dan penanggung jawab penuh organisasi. c. Sikap dan tindakan Ketua Umum yang berhubungan dengan organisasi adalah hasil rapat dewan pengurus harian. d. Ketua Umum membuat dan memutuskan kebijaksanaan – kebijaksanaan tanpa menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Garis – garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi. e. Ketua Umum mengkoordinir dan mengawasi seluruh kepengurusan organisasi. f. Meminta pertanggung jawaban kegiatan pengurus organisasi dan kepanitiaan kegiatan organisasi. g. Bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. a. Membantu Ketua Umum melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan kesekretarisan. b. Setiap Surat – menyurat harus diketahui oleh Sekretaris Umum. c. Bertanggung jawab atas surat keluar dan masuk organisasi. d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan keuangan. b. Mengurus pemasukan dan pengeluaran uang organisasi dengan tercatat. c. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 4. Koordinator Bidang I dan II. a. Mengkoordinir dan mengawasi seksi – seksi/ divisi – divisi yang berada dibawah bidnagnya masing – masing. b. Mengangkat dan memberhentikan/ mengganti ketua – ketua, seksi / divisi tanpa menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan kebijaksanaan ketua umum. c. Berhak membuat peraturan khusus dibidangnya dengan persetujuan Ketua Umum. d. Membuat dan memutuskan kebijaksanaan untuk melaksanakan kebijaksanaan/ kegiatan – kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing – masing. e. Meminta pertanggung jawaban ketua – ketua seksi/ divisi yang berada dibawah bidangnya masing – masing. f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 5. Divisi/ seksi a. Divisi Penelitian dan Pengembangan. Bertugas membuat program kerja dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengembangan organisasi. b. Divisi SAR. Bertugas membuat program kerja dan mengkoordinir kegiatan SAR. c. Divisi PPPK. Bertugas membuat program kerja dan mengkoordinir kegiatan PPPK. d. Divisi Ekspedisi. Bertugas membuat program kerja dan mengkoordinir kegiatan Ekspedisi. e. Seksi Hubungan Masyarakat. - Mengumumkan informasi organisasi kepada anggotanya - Penghubung antara organisasi dan masyarakat. f. Seksi Logistik. - Bertugas menyimpan dan memelihara barang – barang serta mencatat alat – alat yang ada/milik organisasi. - Membuat daftar pinjaman alat – alat dan membuat aturannya. - Mengkoordinir barang – barang keperluan organisasi. b. Penunjukan personalia dalam susunan pengurus diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Umum. 2. a. Formatur Ketua Umum mengajukan atau diajukan berdasarkan kriteria - kriteria yang ditentukan oleh panitia pemilihan Ketua Umum. b. Panitia pemilihan Ketua Umum terdiri dari anggota biasa yang disahkan rapat anggota. 1. Masa jabatan dewan pengurus lamanya 1 tahun. 2. Masa jabatan dewan pengurus maksimal 2 periode. 3. Masa jabatan dewan pengurus harian dapat kurang dari 1 tahun bilamana rapat anggota menghendaki demikian. 1. Musyawarah Besar MAPALA SABAK membicarakan : a. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. b. Pembubaran organisasi. c. Menentukan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi. 2. Diadakannya sekurang – kurangnya satu kali dalam lima tahun. 3. Diadakan oleh dewan pengurus dengan pesertanya adalah pengurus lengkap dan seluruh anggota. 4. Musyawarah dianggap syah bila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.Bila ini tidak tercapai maka musyawarah ditunda. 5. Musyawarah ditunda paling lama 1 bulan, setelah penundaan dan dianggap syah walau jumlahnya kurang dari 2/3 dari anggota. 6. Keputusan musyawarah diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat. 7. Apabila musyawarah tidak tercapai maka diadakan pengambilan suara, yaitu ½ di tambah 1 dari jumlah yang hadir. Rapat Anggota 1. Rapat anggota dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari seluruh anggota biasa. 2. Rapat anggota diadakan untuk : a. Membahas pertanggung jawaban dewan pengurus untuk diterima atau ditolak b. Pemilihan, pengangkatan dan menetapkan Ketua Umum. c. Membahas Program dan rencana anggaran belanja. d. Membahas kemajuan – kemajuan oganisasi. e. Dan lain – lain yang dianggap perlu. 3. Diadakan rutin sekurang – kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, sebagai bagian dari program pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.

Bagi teman-teman yang hobby travelling dan jalan-jalan, ada kuis yang hadiah-nya jalan-jalan. Bagi yang berminat silahkan daftar disini.